7 Fakta Ungkap Kebebasan Berekspresi Filipina

Ilustrasi seorang pria di BacuArchipelago, Palawan, Filipina (© Deddeda/Design Pics/Corbis)

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan ridha-Nya yang membuat saya mampu mengikuti lomba blog #10daysforASEAN. Hihihi berasa lagi ngasih sambutan penerimaan penghargaan ya, mak. Itung-itung latihan lah kalo jadi pemenang beneran *ngareeep* ^_^

Kalau melihat lagi perjalanan tulisan saya sejak hari ke-1 lomba blog yang diadakan aseanblogger ini  memang harus saya akui ada kemajuan yang cukup signifikan. Tenang..tenang sodara-sodara, ini bukan berarti saya merasa tulisan saya makin bagus dibanding orang lain, tapi dalam arti, tulisan saya semakin baik dibandingkan tulisan saya sebelumnya. Sejak pensiun dari karir wartawan, saya masih terus menulis terutama untuk pekerjaan freelance atau paruh waktu, tapi mendisiplinkan diri untuk menulis setiap hari rasanya suuuulit :D Sampai akhirnya lomba blog #10daysforASEAN ini menjelang *halaaah bahasanya, riin*

Baiklah, hari ke-8 dari tema #10daysforASEAN kali ini mengenai Filipina dan Kebebasan Berekspresi. Ada beberapa kesan saya secara pribadi, karena saya pernah berinteraksi langsung dengan rekan wartawan dari negara tersebut. Nah dia itu yang menjadi latar belakang judul artikel saya. Mau tahu? Baca terus sampai akhir yaa. *penasaran kan, kaaan* ^_^

Tapi, sebelumnya kita kutip dulu tema hari ke-8 dari panitia #10daysforASEAN yang saya hormati *menjura*. Berikut kutipannya:

Filipina dan Kebebasan Berekspresi.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di negara-negara anggota ASEAN tidak sama. Beberapa negara, termasuk Indonesia, bebas atau longgar dalam hal kebebasan pers dan kebebasan berekspresi bagi para blogger, yang sekarang ini menjadi salah satu alternatif dalam penyebaran informasi atau jurnalis warga. Tetapi ada juga negara yang mengekang kebebasan berekspresi warganegaranya, dan ada negara yang memenjarakan blogger jika tulisannya menentang pemerintahan negaranya.

Bagaimana dengan Filipina? Apakah Filipina termasuk negara yang longgar dalam kebebasan berekspresi dan informasi bagi para warganegaranya, termasuk blogger atau jurnalis warga? Tuliskan dalam satu postingan menarik bagaimana pendapatmu tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di Filipina.

Serba-serbi fakta negara Filipina menurut Wikipedia yang sudah saya pilah pilih terkait dengan tema :

1. Bahasa pengantar di sekolah dan universitas di Filipina umumnya memakai Bahasa Inggris.
2. Sebagian besar dari warga negara Filipina mampu bercakap-cakap atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
3. Hampir 100 % warga negara Filipina dinyatakan bebas buta aksara, termasuk yang tertinggi di Asia.
4. Filipina adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pengaruh barat yang sangat kental.    
5. Gaya hidup orang Filipina adalah satu-satunya gaya hidup di Benua Asia yang sangat kebarat-baratan.
6. Filipina merupakan negara paling demokratis di Asia.
7. Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kebebasan pers tertinggi.

Diingat-ingat ya tujuh poin diatas, sebab saya akan membahas tema Filipina dan Kebebasan Berekspresi melalui kaca mata saya ketika mengamati seorang rekan wanita asal Filipina.

Bukan Sekilas Pandang

Sebelum saya membuat analisa saya yang mungkin jauh dari akurat, sebaiknya saya tulis dimulai dari apa yang saya tahu hasil interaksi saya dengan rekan sesama jurnalis asal Filipina. Tapi, saya gak sebut nama jelasnya ya. Sebut saja, teman saya itu bernama Evelyn. Tubuhnya tinggi langsing dengan kulit yang putih. Kakinya terlihat jenjang. Dia juga pandai menari. *halaaah saya kok jadi berasa bikin cerpen, mak*

Nah, diantara peserta pelatihan jurnalistik saya sewaktu di Jerman bersama beberapa rekan asal Asia dan Afrika, Evelyn ini tampak menonjol karena perawakannya diatas rata-rata wanita Asia *termasuk saya yang mungil ini*, selain itu diantara para partisipan kemampuan bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Cas cis cus gitu lah pokoknya. Coba deh cek poin ke 1 serba serbi fakta negara Filipina di atas, yang menyatakan bahwa sebagian besar warga negara Filipina mampu bercakap-cakap atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

"Mengapa itu bisa terjadi? Katakan, cepat katakan!" Hehe lebay amat sih. Coba cek poin no.2 yaitu bahasa pengantar di sekolah dan universitas di Filipina umumnya memakai Bahasa Inggris. Hal ini mungkin berhubungan dengan Filipina yang termasuk bekas jajahan Amerika Serikat, sehingga Bahasa Inggris menjadi bahasa utama di dunia pendidikan  dengan tujuan memudahkan para siswa dan siswi Filipina untuk bersaing dengan siswa dan siswi dari negara lain di tingkat global. Sehingga Pemerintah Filipina memutuskan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di pendidikan formal di Filipina, walaupun ada lebih dari 150 bahasa asli yang dipakai, termasuk bahasa nasional, Bahasa Tagalog.

Kawasan Pusat Bisnis Makati di Filipina (© Skip Nall/Corbis)

 
Jadi bahasa Inggris, bukan lagi dianggap bahasa kedua oleh mereka, namun sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Hal ini berbeda sama negara kita, yang sebagian besar warga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya masing-masing sehari-hari. Kecuali, untuk sebagian kecil saja orang Indonesia yang menerapkan bahasa Inggris.

Gimana mau digunakan? Coba, baru denger aja ada yang ngobrol pake bahasa Inggris, begitu ngeliat sama-sama orang Indonesia, gak jarang terdengar celetukan-celetukan kurang sedap, seperti "Idih, sok jago bahasa Inggris" atau yang lebih pedes lagi, "Makan masih pake tempe sama ikan teri aja belagu pake bahasa Inggris".

Nah loh, padahal apa hubungannya kemampuan bahasa Inggris sama tempe dan ikan teri. Tapi hal-hal semacam itu yang terkadang membuat orang Indonesia malu mempraktekkan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Padahal apa susahnya sih membiarkan orang lain belajar mempraktekkan bahasa Inggris atau bahasa apapun terserah mereka di muka umum, asal jangan pake bahasa alien aja kali, ntar beneran dateng lagi hehehe :)


Satu lagi fakta yang sangat luar biasa menurut saya adalah poin fakta no.3 yaitu hampir 100 % warga negara Filipina dinyatakan bebas buta aksara, termasuk yang tertinggi di Asia. Ini merupakan pencapaian yang sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Filipina khusus poin ini dan berharap negara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya bisa mencontohnya.

Namun, bagaimana caranya? Asal tahu saja, Filipina menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti di tempuh para siswa dan siswi di negara itu adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci mengurangi angka kemiskinan. Sebelumnya, sistem pembelajaran di Filipina hanya mengenal enam tahun belajar di Sekolah Dasar serta empat tahun di Sekolah Menengah.

Siswa di Filipina (ourworldtravel.com)

Dengan undang-undang yang baru, maka siswa wajib masuk taman kanak-kanak (TK) selama satu tahun sebelum duduk di bangku SD. Selanjutnya, pemerintah juga meminta pengelola sekolah menengah untuk menambah waktu belajar, dari empat tahun menjadi enam tahun. Siswa harus mengikuti pendidikan tambahan jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hmm pantas saja, buta aksara bisa ditepis sedemikian rupa oleh Filipina.

Sudah tiga poin yang saya bahas, mari kita lanjut!

Gaya Metropolitan

Saya mau mengembalikan bahasan kembali melalui gambaran teman saya. Evelyn tampak sebagai wanita metropolis yang serba modern, dengan balutan pakaian serba modis ala model di musim dingin, sepatu boot tinggi yang membalut kaki jenjangnya, dan selalu setia menjinjing laptop merk yang namanya sama dengan salah satu buah, dengan lambang buah yang sudah digigit *ayoo apa coba, buah yang diawali huruf A. Hihihi ini kok jadi tebak-tebakan*.

Nah hal ini sangat sesuai dengan poin nomor 5 diatas yaitu gaya hidup orang Filipina adalah satu-satunya gaya hidup di Benua Asia yang sangat kebarat-baratan. Meskipun, hal tersebut sebenarnya juga tampak pada penduduk di kota metropolitan lain, misalnya Jakarta ataupun Singapura. Namun, mungkin secara keseluruhan, penduduk di Filipina tampak lebih menonjol.

Mengapa demikian? Nah, kalau jeli membaca fakta-fakta yang saya tulis diatas, mungkin bisa menjawab dengan mudah. Ya, benar! Sebagaimana fakta poin no.4 yang menyatakan bahwa Filipina adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pengaruh barat yang sangat kental.

Lebih jauhnya alasan pengaruh barat itu karena besarnya pengaruh Spanyol dan Amerika Serikat yang pernah menjadikan Filipina sebaga negara jajahannya. Tak aneh jika kemudian kebudayaan tersebut menetap dalam budaya setempat.  terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat Filipina. Coba amati, pengaruh dunia barat tampak dari nama-nama orang Filipina kebanyakan berbau Spanyol, kemudian mereka juga terbiasa menggunakan upacara pernikahannya ala Amerika.

ilustrasi wanita menggunakan komputer (fangraphs.com)

Dari segi teknologi pun, Filipina tampak sangat maju dibandingkan negara ASEAN, bahkan di Asia. Saya ingat, Evelyn yang saat itu sekitar 23 tahun seringkali chatting tak hanya dengan kakak dan adiknya, tapi juga kedua orangtuanya. Hehehe kalo diperkirakan usia ibunya sekitar 50-an tahun, saya jadi ikut kagum. Sebab orangtua saya, ataupun sebagian besar Tante dan Om saya yang usianya hampir sama hanya terbatas bisa menerima atau menelpon, ataupun menerima pesan singkat berupa short message system (SMS). Jarang yang mampu menggunakan layanan telepon melalui internet, seperti Skype,Yahoo Messenger ataupun layanan yang lain.

Dari Evelyn pula, saya mengetahui bahwa sekitar tahun 2009, rumahnya di Manila sudah menggunakan koneksi internet melalui wi-fi. Di Indonesia, saat itu memang belum lazim menggunakan wi-fi untuk koneksi internet, kalau ada pun, hanya di wilayah perkantoran, mal, kafe ataupun rumah-rumah kawasan tertentu. Berbeda dengan saat ini, wi-fi seakan-akan menjadi koneksi wajib di rumah kawasan perkotaan, selain televisi kabel. Tak heran, saat ini ada operator yang memberikan dua fasilitas dalam satu tagihan, yaitu koneksi televisi kabel dan internet yang dapat menggunakan alat tertentu untuk digunakan secara wi-fi. *sponsor mana sponsoorrrr* :D

Kebebasan Demokrasi 

Masuk ke topik yang lebih serius, lalu bagaimana dengan kebebasan demokrasi di negara kepulauan terbesar kedua setelah Indonesia ini? Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia, Filipina berbeda dalam hal kebebasan demokrasinya.Sebagaimana poin no.6 yaitu Filipina merupakan negara paling demokratis di Asia.

Kebebasan demokrasi yang akan dibahas dalam hal ini yaitu kebebasan berekspresi seperti mengungkapkan pendapat, kritik dalam bentuk tulisan. Tidak hanya terbatas dari insan pers dengan media resmi, saat ini sudah semakin banyak dikenal penulis dengan media internet yaitu blogger ataupun jurnalisme warga atau citizen journalism yang dilakukan oleh masyarakat umum.


Kemudian bagaimana jika dilanjutkan dengan poin no. 7 yang mengatakan Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kebebasan pers tertinggi? Memang dapat dikatakan Filipina adalah salah satu negara yang terbilang bebas berekspresi, termasuk media. Pers di Filipina bisa dibilang sangat "hidup", bahkan ketika dibandingkan dengan Indonesia yang ternyata masih dibilang lebih tradisional. Jangankan pejabat-pejabat pemerintah, bahkan Presiden pun sering kli menjadi sasaran kritik maupun olok-olok media.

Pemerintah dan masyarakat Filipina sangat bangga dengan hal kebebasan ini. Mereka seakan ingin menyerukan kepada dunia, bahwa mereka berbeda dengan negara-negara Asia lainnya, bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring.

Namun, fakta yang dikumpulkan oleh Reporters Without Borders (RSF) atau Reporters Sans Frontières (RSF), lembaga nirlaba yang mendukung dan memperjuangkan kebebasan informasi dan pers, dalam rilis Indeks Kebebasan Pers 2013 justru menunjukkan bahwa Filipina menempati peringkat ke-147 dalam kebebasan pers global dan peringkat ke-6 di ASEAN.

Jika dibandingkan dengan Indonesia berada di posisi 139 dalam kebebasan pers global dan peringkat ke-3 di ASEAN. Bahkan lebih rendah dari Kamboja dan Malaysia yang masing-masing secara global berada di posisi 143 dan 145, dan peringkat ke 4 dan 5 di ASEAN.

Demonstrasi hentikan pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis 

(jemelyn.wordpress.com)

Tak cukup sampai disitu, satu lagi organisasi nirlaba yang mendukung kebebasan pers seluruh dunia yang berkantor pusat di Amerika Serikat, Committee to Protect Journalist (CPR) yang menempatkan Filipina  pada peringkat ke-3 sebagai negara yang paling berbahaya bagi para jurnalis. Tak tanggung-tanggung, peringkat ini sempat disematkan pada negara Filipina selama empat tahun berturut-turut. Jika dilihat sekilas, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kebebasan demokrasi yang dibangga-banggakan negara mereka.

Pernyataan Serikat wartawan nasional Filipina sebagaimana dilansir Radio Australia mengatakan, peringkat tinggi negara indeks yang dikeluarkan CPR tersebut adalah cerminan kegagalan dalam menghadapi pembunuhan pekerja media dan menghukum pelaku pembunuhan. Serikat juga menyebutkan 15 wartawan dibunuh selama pemerintahan Presiden menjabat saat ini, dan hanya 10 tersangka yang telah didakwa, tapi menurut mereka tidak satu pun dari mereka adalah otak di balik pembunuhan. 


Menanggapi hal itu, Juru bicara kepresidenan, Edwin Lacierda, mengatakan pemerintah Filipina telah meningkatkan upaya dalam memerangi kekerasan atas wartawan, diantaranya membentuk satuan tugas penyelidikan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pembunuhan atas pekerja media.

Kalau ada yang masih ingat rekan saya Evelyn, sepanjang yang saya tahu waktu itu dia adalah seorang jurnalis dari sebuah majalan gaya hidup. Memang jurnalis untuk bidang ini relatif lebih aman dibandingkan bidang lain yang terkait langsung dengan politik dan hukum.

Namun, jurnalis dari negara manapun, termasuk pada jurnalis warga dan blogger, saya harapkan tetap mempertimbangkan keamanan pribadi maupun keluarga, ketika mengedepankan fakta. Setidaknya, ketahui risiko yang sekiranya dapat mengincar Anda. Ingat, keselamatan tak kalah penting dengan fakta yang hendak disajikan. Bagaimanapun juga, kebebasan berekspresi tetap memiliki sisi pertanggungjawaban, pergunakanlah sebijak mungkin.

ASEAN sebagai Komunitas Tunggal, Jangan Biarkan Sengketa Mengganjal

 Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh yang jadi sengketa batas wilayah Singapura-Malaysia

 (mrbrownshow.com) 

Tak terasa, lomba blog #10daysforASEAN yang diadakan aseanblogger sudah memasuki hari ke-7! Wah berarti saya dan semua partisipan lomba ini sudah satu minggu berpetualang mengelilingi negara-negara ASEAN.

Betapa tidak, saya dan mungkin rekan-rekan peserta lain, yang tadinya sama sekali tidak tahu mengenai visi komunitas tunggal ASEAN 2015 dan kemungkinan tenaga kerja asing asal ASEAN memasuki Indonesia dengan sertifikat internasional, tidak pernah terpikir candi Borobudur memiliki kemiripan dengan Angkor Wat, mengeluarkan unek-unek soal branding Indonesia yang kalah dengan Malaysia, mencari tahu penting atau tidaknya visa dan khususnya pemberlakukan visa di Myanmar, hingga baru menyadari bahwa Vietnam bersanding dengan Indonesia sebagai negara penghasil kopi tersebesar di dunia.

Bagi saya pribadi, lomba ini memiliki arti lebih dibandingkan sekedar lomba, namun lebih kepada perjalanan mengenal para negara tetangga yang seharusnya menjadi teman dan saudara dalam mengembangkan negara kita sendiri. Saya pribadi juga kembali diingatkan untuk menyapa dua rekan baik saya asal Vietnam, meskipun hanya melalui dunia maya dan ingatan saya yang saya tuangkan melalui tulisan, yang bahkan tidak dapat mereka pahami, kecuali kata-kata tertentu saja. Namun, tegur sapa dan ingatan itu cukup menghangatkan hati saya.

Harus saya akui tantangan terberat saya yaitu pada hari ke-6 mengenai Laos dan investasi diplomatik apa yang mereka harapkan dari dunia internasional, khususnya negara-negara ASEAN. Jujur saja, temanya lumayan berat dan harus saya akui negara Laos merupakan salah satu negara ASEAN yang paling jarang saya ikuti beritanya. Saya juga tidak pernah memiliki pengalaman pribadi dengan negara ini.

Itu sebabnya, saya sedikit berlega hati ketika tema hari ke-7 ini adalah Singapura. Negara yang sering dijadikan lokasi belanja orang Indonesia ini memang sudah dua kali saya kunjungi sewaktu saya masih menjadi jurnalis dan mendapatkan tugas liputan. Kalau tidak salah, sekitar tahun 2003 dan 2007. Hehehe sudah lama banget ya :)

Berikut cuplikan tema hari ke-7 yang diberikan panitia aseanblogger secara lengkap:

Mari kita berjalan-jalan ke : Singapura dan Problematikanya. Tahun 2015 diharapkan ASEAN menjadi satu komunitas tunggal, yang merangkul seluruh negara di ASEAN.  Namun di antara anggota ASEAN, ada juga yang memiliki sengketa antar negara, terutama terkait dengan perbatasan antar negara. Seperti yang terjadi dengan Singapura dan Malaysia.

Singapura mempunyai sengketa perbatasan dengan Malaysia pada pulau di pintu masuk Selat Singapura sebelah timur. Ada tiga pulau yang dipersengketakan, yaitu Pedra Branca atau oleh masyarakat Malaysia dikenal sebagai Pulau Batu Puteh, Batuan Tengah dan Karang Selatan. Persengketaan yang dimulai tahun 1979, sebenarnya sudah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional tahun 2008, dengan menyerahkan Pulau Pedra Branca kepada pemerintahan Singapura. Namun dua pulau lagi masih terkatung-katung penyelesaiannya dan penyerahan Pedra Branca itu, kurang diterima oleh Masyrakat Malaysia sehingga kerap terjadi perselisihan antar masyarakat.

Bagaimana menurut teman-teman blogger penyelesaian konflik ini terkait dengan Komunitas ASEAN 2015?

Berbicara mengenai batas negara memang suatu yang sensitif. Sebab hal tesebut berkaitan dengan kedaulatan suatu negara. Secara sederhana, apakah Anda tidak akan bertindah reaktif jika tiba-tiba tetangga di rumah Anda mengakui sebagian dari kebun Anda, yang mungkin saja sudah sekian lama tak terurus?

Sedemikian sensitifnya sehingga permasalahan perbatasan dapat menyulut sengketa antar negara dan juga termasuk para warganya. Namun, bagaimanakah sebenarnya awal sengketa perbatasan antara Singapura dan Malaysia?

Awal Sengketa

Pada awalnya, keluhan berasal dari Malaysia mengenai klaim Pedra Branca oleh Singapura. Tak tinggal diam, Malaysia pun membawa bantahannya ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg pada 4 September 2003. Keputusannya kemudian adalah Batu Puteh yang terletak di Selat Singapura dan tenggara Johor, Malaysia, jatuh ke tangan Singapura dengan dasar teritorial perairan pada tanggal 23 Mei 2008.

Selain Batu Puteh, dua pulau lain yaitu Batuan Tengah dan Karang Selatan masih belum diputuskan penyelesaiannya. Ditambah dengan keberatan masyarakat Malaysia mengenai keputusan Mahkaman Internasional mengenai Batu Puteh, membuat hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia menjadi semakin rumit.

Sebenarnya, masalah perbatasan Singapura juga dialami dengan Indonesia. Ada dua titik yang belum disepakati oleh kedua negara. Wilayah tersebut meliputi Selat Singapura Timur, yang berhadapan dengan Batam serta wilayah sekitar Suar Batu Buleh.

 Pulau Nipah sebagai pulau terluar perbatasan antara Indonesia dan Singapura (diperbatasanindonesia.blogspot.com)

Selain itu reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura untuk memperluas wilayahnya turut memperkeruh masalah batas wilayah antara Indonesia dan Singapura. Pada awalnya, luas wilayah Singapura tercatat 580 km2, dan pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 699 km2.

Berarti luas wilayah Singapura selama hampir 40 tahun, bertambah 199 km2. Di sisi lain, luas Selat Singapura juga makin berkurang, kini tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional. Tak pelak, hal ini membuat sejumlah pihak mengkhawatirkan tindakan Singapura tersebut akan mengubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973.

Jadi bagaimana sebenarnya menyikapi sengketa perbatasan tersebut? Cukupkah dilakukan secara bilateral oleh kedua negara yang terkait? Bagaimana jika kemudian yang terjadi sebagaimana Keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Batu Puteh untuk Singapura, namun masih mengundang ketidakpuasan terhadap pihak Malaysia?

Merembuk Penyelesaian

Secara umum ada dua metode penyelesaian sengketa internasional berdasarkan sejarah perkembangannya yaitu metode kekerasan dan metode damai. Kedua metode tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa cara.

Metode kekerasan terdiri dari empat cara penyelesaian sengketa: 

1. Pertikaian bersenjata yaitu penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan.
2. Restorsi atau pembalasan seperti penghapusan hak istimewa diplomatik. 
3. Reprasial yaitu pembalasan terhadap tindakan melanggar hukum dari negara lain seperti embargo, pemboikan barang.
4. Blokade yang berupa pengepungan suatu kota atau pelabuhan yang bertujuan memutus hubungan wilayah itu dengan pihak luar.

Tentunya kita tidak ingin menempuh satu pun dari cara penyelesaian dengan metode kekerasan. Negara-negara Asia, terutama ASEAN terkenal dengan sopan santun, tata krama dan keramahannya. Rasanya tak perlu sampai menempuh metode ini.

 Bersama-sama membentuk komunitas tunggal ASEAN (ilustrasi © Bloomimage/Corbis)

Lalu apa saja cara penyelesaian sengketa dalam metode damai?

1. Penyelesaian sengketa secara politik atau diplomatik meliputi :  a) negosiasi atau bisa disebut musyawarah antara kedua belah pihak, b) enquiry atau penyelidikan melalui pembentukan tim netral terhadap sengketa, c) mediasi yaitu turut campur pihak ketiga yang tidak terkait sengketa agar kedua belah pihak dapat bernegosiasi, d) konsiliasi yang hampir serupa dengan mediasi hanya saja dibentuk tim yang mengikutsertakan pihak ketiga yang tak terkait sengketa. Terakhir, e) jasa baik (good offices) yaitu dimana pihak ketiga mencoba membujuk para  pihak yang terkait sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri.
2.  Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional serta berkaitan dengan peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi. 
3. Penyelesaian sengketa secara hukum melalui arbitrase internasional ataupun Pengadilan internasional (Mahkamah internasional).

Jadi metode dan cara apa yang terbaik untuk penyelesaian sengketa-sengketa di negara-negara ASEAN pada umumnya, dan sengketa batas wilayah untuk Singapura dan Malaysia pada khususnya?

Adab Bertetangga

Saya pribadi tidak ingin sok tahu memberikan usulan penyelesaian terhadap masalah pelik semacam ini, apalagi berkaitan dengan kedaulatan dua negara. Namun, saya ingin mengingatkan, bahwa tetangga adalah orang pertama yang mengetahui dan merasakan kebaikan juga gangguan kita. Dalam syariat Islam, adab mulia terhadap tetangga sangat ditekankan.

Defisini tetangga bisa saja disebut sebagai orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita, atau juga orang yang jauh rumahnya dengan kita, tetapi paling banyak tahu dengan kondisi-kondisi keseharian kita. Didalam syariat Islam, memenuhi hak tetangga diutamakan yang pintu rumahnya paling dekat dibandingkan  yang jauh.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 36 yang artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Menurut Ustaz Bachtiar Nasir, Pengasuh konsultasi agama dari Republika Online dalam konsultasi berjudul "Adab Bertetangga Ala Rasul", Islam menegaskan betapa berdosanya seseorang yang tetangganya tak merasa aman dari gangguannya. Ia mencatat, dari Abu Syuraih bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.'' Ditanyakan kepada beliau: "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?'' Beliau bersabda: "Yaitu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya.'' (HR Bukhari-5557)


Islam juga menganjurkan untuk memberikan kelapangan bagi tetangga dan memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi kebutuhan tetangga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya.'' (HR Bukhari-2283).

Tentunya, adab bertetangga yang dianjurkan Rasullah SAW tidak hanya berlaku untuk umat muslim. Secara logika, adab tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat mana pun, termasuk dalam hal ini negara-negara yang bertetangga.

Khusus untuk sengketa antara Malaysia dan Singapura, hendaknya Malaysia yang penduduknya beragama muslim lebih dari 60% ada baiknya bijak menyikapi sengketa ini dengan kembali kepada syariat Islam. Memang dibutuhkan pemikiran yang jernih dan kebesaran hati dalam hal ini.
 
Kemudian dari sisi hukum, apabila memang Malaysia memiliki keberatan yang dari keputusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional, maka terimalah dengan lapang hati. Jika memang memiliki bukti baru yang sekiranya dapat mempengaruhi keputusan terdahulu, ajukan kembali ke Mahkamah Internasional.

Apalagi dengan adanya visi ASEAN 2015 menjadikan ASEAN komunitas tunggal, tak baik rasanya membiarkan masalah sengketa ini seakan menjadi duri dalam daging. Selayaknya, batas negara dijadikan sebagai pengingat bahwa negara-negara ASEAN bertetangga dan tetangga adalah saudara terdekat kita.


.